Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – Kupang – Polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik. Aktivis mahasiswa yang juga Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan Ikatan Pelajar Mahasiswa Asal Sumba Timur (IPMASTIM) Kupang, Sandiang Kaya Ndapa Namung, menegaskan agar perdebatan yang berkembang tidak terjebak pada gimmick politik, melainkan fokus pada substansi kebijakan.
Polemik ini mencuat usai pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait program MBG menuai reaksi keras warganet di media sosial. Menurut Sandiang, respons publik yang berlebihan berpotensi mengaburkan tujuan utama program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Perdebatan itu wajar, tetapi jangan sampai kehilangan fokus pada tujuan utamanya, yaitu peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia,” ujar Sandiang di Kupang, Selasa (18/2/2026).
Ia menilai, setiap pernyataan pejabat publik memang sah untuk dikritisi. Namun, kritik seharusnya disampaikan secara rasional dan berbasis data, bukan melalui serangan personal yang emosional.
“Kalau ada kritik, sampaikan dengan argumentasi yang kuat. Jangan sampai polemik anggaran MBG justru bergeser menjadi narasi politis yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sandiang juga menekankan bahwa klaim MBG sebagai investasi jangka panjang harus dibuktikan dengan desain kebijakan yang jelas dan terukur. Transparansi, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai jargon politik semata.
“Kalau disebut investasi strategis, maka harus terlihat dari perencanaannya yang matang, pelaksanaannya yang transparan, serta evaluasinya yang terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, program MBG berpotensi besar memberikan dampak positif apabila dilaksanakan secara serius dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana langsung di lapangan.
“Program ini bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kerentanan gizi yang tinggi,” kata Sandiang.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah, lanjutnya, perlu membuka ruang partisipasi publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Anggaran besar harus diiringi dengan pengawasan yang ketat. Publik berhak tahu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program,” tambahnya.
Sandiang berharap polemik anggaran MBG dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kebijakan, bukan memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.
“Orientasi utama harus tetap pada pemenuhan hak anak-anak Indonesia atas gizi yang layak. Itulah substansi yang seharusnya diperjuangkan bersama,” pungkasnya.
Sandi
