Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – Jakarta – Selat Hormuz lebih dari sekadar kemacetan geografis. Ini adalah urat jugularis pasar energi global. Menghubungkan Teluk Persia yang kaya minyak ke perairan terbuka Laut Arab, jalur sempit ini membawa sekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia.
Namun, ketika ketegangan geopolitik membara, rezim hukum yang mengatur perairan ini – khususnya Pasal 37 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) – menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menjaga stabilitas global, masyarakat internasional harus bergerak melampaui kepentingan taktis dan memberikan penghormatan yang memadai dan terpadu terhadap rezim “Transit Passage.”
Di bawah UNCLOS, Selat Hormuz diklasifikasikan sebagai “selat yang digunakan untuk navigasi internasional.” Pasal 37 menetapkan bahwa di selat seperti itu, rezim Transit Passage berlaku. Berbeda dengan “Innocent Passage” yang lebih ketat, jalur transit memberikan kapal dan pesawat hak untuk menyeberangi selat untuk tujuan transit terus menerus dan cepat tanpa memerlukan otorisasi sebelumnya dari negara-negara pesisir.
Bagi negara-negara seperti Iran dan Oman, yang berbatasan dengan selat, Pasal 37 merupakan keseimbangan yang rapuh antara kedaulatan teritorial mereka dan kebutuhan navigasi dunia. Sementara negara-negara pantai memiliki hak untuk mengatur keselamatan dan mencegah polusi, mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk menangguhkan atau menghambat jalur transit. Menghormati aturan ini bukan hanya kesopanan diplomatik; itu adalah landasan tatanan maritim internasional.
Penderita yang Tidak Bersalah: Panggilan Wilson Lalengke untuk Keadilan
Penutupan atau larangan pengiriman di selat yang sarat konflik seringkali berfungsi sebagai senjata perang. Namun, Wilson Lalengke, Ketua Asosiasi Wartawan Warga Indonesia (PPWI), berpendapat bahwa “persenjataan” geografi ini merupakan kejahatan terhadap komunitas global.
“Komunitas dunia – miliaran orang di negara-negara non-perang yang tidak terlibat dalam perang regional ini – tidak boleh dibuat menderita karena penutupan selat internasional,” Lalengke menegaskan, Kamis (26/03/2026). “Ketika selat diblokir, bukan hanya militer lawan yang terkena; itu adalah pekerja di Asia, keluarga di Afrika, dan industri di Eropa yang menderita meroketnya harga dan kelangkaan sumber daya. Pengiriman di daerah konflik harus dilindungi sebagai utilitas global yang netral,” tambahnya.
Pandangan Lalengke menggarisbawahi kebenaran vital: di dunia yang sangat terhubung, tidak ada konflik yang benar-benar terisolasi. Larangan pengiriman di Selat Hormuz akan merupakan “hukuman kolektif” terhadap kemanusiaan, melanggar semangat kerja sama internasional yang dirancang untuk dilindungi oleh UNCLOS. Selat Hormuz harus tetap menjadi koridor perdamaian, bukan senjata perang.
Yayasan Filosofis: Laut sebagai Kebaikan Bersama
Argumen hukum UNCLOS menemukan akar yang dalam dalam filosofi Hugo Grotius, bapak hukum internasional. Dalam risalahnya tahun 1609 Mare Liberum (Laut Bebas), Grotius berpendapat bahwa laut adalah “milik bersama semua” karena tidak terbatas dan tidak dapat diduduki dengan cara yang dapat dilakukan daratan. Dari perspektif ini, Selat Hormuz bukan milik negara-negara yang berbatasan dengannya dalam arti mutlak; itu adalah sumber daya bersama yang dipercaya untuk kepentingan seluruh umat manusia.
Lebih lanjut, filosofi Immanuel Kant tentang “Perdamaian Abadi” menunjukkan bahwa hukum internasional harus disusun untuk memfasilitasi “keramahan universal.” Bagi Kant, hak orang asing untuk tidak diperlakukan dengan permusuhan pada saat kedatangan di tanah asing meluas ke hak lintas. Memblokir selat berarti bertindak dengan permusuhan terhadap seluruh komunitas manusia, mematahkan “hak kosmopolitan” yang mengikat bangsa-bangsa bersama.
Selain itu, John Rawls menekankan keadilan dan perlindungan yang paling tidak diuntungkan. Dalam konteks ini, negara-negara netral dan pedagang sipil adalah pihak-pihak rentan yang hak-haknya harus ditegakkan.
Jalan ke Depan: Penghormatan yang Cukup terhadap Hukum
Jika negara-negara terus memperlakukan Pasal 37 sebagai “saran” daripada mandat, anarki yang dihasilkan akan menyebabkan runtuhnya sistem perdagangan maritim. Negara-negara harus memberikan penghormatan yang memadai terhadap hukum internasional dengan:
1. De-politisasi Maritime Chokepoints: Mengakui bahwa selat seperti Hormuz adalah zona netral yang harus tetap terbuka terlepas dari konflik berbasis darat.
2. Penegakan Multilateral: Memperkuat peran Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memastikan standar keselamatan digunakan untuk perlindungan, bukan sebagai dalih untuk blokade.
3. Pengesahan dan Kepatuhan: Mendorong semua negara bagian, termasuk non-penandatangan, untuk mengakui Transit Passage sebagai Hukum Internasional Adat.
Selat Hormuz adalah ujian kedewasaan peradaban kita. Akankah kita membiarkan mentalitas “mungkin membuat benar” di masa lalu menutup urat ekonomi global kita, atau akankah kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip visioner UNCLOS?
Menghormati UNCLOS bukanlah pilihan; itu penting. Komunitas internasional harus menuntut kepatuhan di mana semua pihak harus menghormati hak lintas transit. Kita juga harus melindungi pelayaran netral; angkatan laut harus mengawal kapal sipil dan mencegah campur tangan yang melanggar hukum. Last but not least adalah memperkuat mekanisme hukum di mana PBB dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut harus diberdayakan untuk menegakkan keputusan.
Seperti yang diingatkan Wilson Lalengke, warga dunia yang tidak bersalah berhak mendapatkan jaminan bahwa mata pencaharian mereka tidak akan disandera oleh perselisihan regional. Dengan menghormati Pasal 37, negara tidak hanya mematuhi perjanjian; mereka menghormati kewajiban moral untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia.
ROBET : patrolisergapnews.com
