Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – JAKARTA – Komitmen Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), dalam memperjuangkan pemulihan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh kembali membuahkan hasil nyata. Usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah–Simpang Lancang resmi ditetapkan sebagai prioritas pertama dalam Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026. Langkah strategis ini menjadi jawaban atas aspirasi mendesak masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.
Proyek rekonstruksi sepanjang 8 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp40 miliar ini dirancang untuk memperkuat konektivitas di kawasan tengah Aceh.
Selain menjadi jalur alternatif yang krusial, jalan ini juga berfungsi sebagai jalur elak sementara guna mengurai kelumpuhan akses di kawasan Enang-Enang yang kini sedang bersiap untuk pembangunan jembatan layang (flyover). Kepada awak media pada Kamis (9/7/2026), HRD menjelaskan bahwa kepastian proyek ini berangkat dari serangkaian aspirasi yang ia serap langsung selama masa reses, kunjungan kerja, serta dialog intensif bersama tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Gayo.
Mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 tersebut juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas respons cepatnya di lapangan.
“Pascabencana melanda Aceh, Menteri PU dan jajaran langsung turun ke lapangan untuk meninjau titik kerusakan. Alhamdulillah, koordinasi yang baik ini mempercepat perbaikan berbagai infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan,” ujar legislator asal Aceh tersebut.
Selain pemulihan jalan, penanganan infrastruktur di lintas tengah Aceh juga menyasar pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Bener Meriah. Jembatan rangka baja sepanjang 40 meter dengan jalan pendekat (oprit) sepanjang 20 meter tersebut menelan total anggaran sekitar Rp80 milar, dan diproyeksikan mampu menahan mobilitas kendaraan logistik bermuatan berat.
Menanggapi dinamika seputar penanganan kawasan bersejarah Enang-Enang, HRD mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh polemik yang beredar.
Ia menegaskan bahwa pembangunan flyover Enang-Enang membutuhkan anggaran besar dan proses perencanaan yang matang, sehingga jalan elak Wer Lah–Simpang Lancang diprioritaskan lebih dulu demi menjaga urat nadi perekonomian warga tidak terputus.
“Tugas saya di Komisi V bukan sekadar mendengar, tetapi mengawal aspirasi ini mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga realisasi fisik di lapangan. Ini adalah komitmen nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PU untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Aceh,” pungkas HRD.
Dukungan senada juga mengalir dari daerah.
HRD menyambut baik sikap tanggap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi PKB, Salihin, yang terus aktif mendampingi dan menyahuti kebutuhan logistik serta infrastruktur masyarakat Gayo selama masa transisi pemulihan ini.
Sumber: FAkrul Razi patrolisergapnews.com
Editor: Devita
