Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – Banda Aceh – Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu (15/8/2026), berakhir ricuh. Bentrokan antara warga dan aparat terjadi setelah pengibaran bendera bulan bintang. Kaperwil Aceh Riski menilai pengerahan prajurit TNI sehari sebelum acara telah menghambat hak warga untuk berkumpul secara damai.
Kaperwil Aceh mengatakan razia dan pemeriksaan terhadap warga dari sejumlah kabupaten menuju Banda Aceh sudah dilakukan sejak Jumat (14/8/2026).
“Tindakan ini telah menghambat warga yang hendak berkumpul untuk memperingati dan merefleksikan 21 tahun perdamaian Aceh,” ujar Riski dalam keterangan tertulis, Ahad (16/8/2026) Dalam kegiatan Razia itu juga telah menahan beberapa warga aceh yang henda menghadiri acara dimesjit raya.juga sewaktu warga ingin kembali ke tempat mereka masing masing ada diantaranya belum dibebaskan hingga hari ini ada sebagian telah tahan di kodim lhokseumawe.
Menurut Kaperwil Aceh, 15 Agustus seharusnya menjadi ruang bagi rakyat Aceh mensyukuri sekaligus mengevaluasi perjalanan perdamaian sejak MoU Helsinki 2005.
“Mereka hanya ingin berkumpul untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh dan menyampaikan rasa syukur. Serta merefleksikan perjalanan dan masa depan perdamaian merupakan bagian dari kebebasan sipil dan demokrasi yang semestinya dijamin oleh negara,” ucapnya.
Kericuhan pecah sekitar pukul 11.00 WIB saat seorang warga memanjat tiang bendera di halaman Masjid Raya Baiturrahman, menurunkan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan bendera bulan bintang. Aksi itu disambut yel-yel massa.
Beberapa saat kemudian terdengar letusan senjata api. Massa bergerak ke arah suara dan melempari polisi dengan batu. Sejumlah mobil di sekitar masjid juga rusak terkena lemparan.
Polisi sempat mengimbau massa membubarkan diri. Karena tidak diindahkan, aparat menembakkan water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa.
Salah satu peserta, M Jamil, menyebut kegiatan awalnya berupa doa dan zikir bersama. “Pengibaran bendera bulan bintang bentuk syukur kami,” katanya kepada Antara.
Riski menilai penggunaan kekuatan aparat bersenjata terhadap warga sipil menunjukkan rasa takut berlebihan dari pemerintah. Simbol yang digunakan warga, termasuk bendera dan tuntutan politik, semestinya dijawab melalui dialog, bukan pengerahan senjata.
Kekuatan bersenjata berlebihan dalam menangani demonstrasi dan ekspresi politik warga menjadi bukti demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Negara seharusnya menjamin ruang bagi warga menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai, bukan mempersempitnya melalui intimidasi dan razia,” tuturnya.
RISKI: patrolisergapnews.com
Editor: Ulya
