Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – TANGERANG – Tiga bulan sudah masyarakat menunggu penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan GOR Gondrong. Namun hingga kini, tuntutan warga dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret. Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan sekaligus pertanyaan besar: mengapa persoalan yang sudah berulang kali dikeluhkan masyarakat tak kunjung selesai, dan mengapa keberadaan PKL justru dinilai semakin menggurita?
Sorotan tajam disampaikan Nadya Bella, SE., SH., C.L.A. Menurutnya, masyarakat sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada pemerintah untuk bertindak. Namun tiga bulan berlalu, janji penertiban dinilai belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan warga.
“Tiga bulan sudah, janji tinggal janji. Kalau masyarakat menilai penertiban nol besar, pemerintah harus berani menerima kritik. Rakyat sudah tidak butuh janji, tidak butuh seremoni, dan tidak butuh omon-omon. Rakyat butuh tindakan nyata,” tegas Nadya.
Ia mempertanyakan efektivitas koordinasi dan pengawasan aparatur terkait, termasuk Camat Cipondoh, Trantib Kecamatan Cipondoh, dan Satpol PP Kota Tangerang. Menurutnya, jika memang aturan harus ditegakkan, lakukan sesuai prosedur. Jika PKL harus ditata, berikan solusi. Jika ada kendala kewenangan atau teknis, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan masyarakat hanya diberikan jawaban akan ditindaklanjuti. Tindak lanjut itu harus ada hasilnya. Kalau rapat terus, koordinasi terus, tetapi persoalan di lapangan tidak berubah, masyarakat wajar mempertanyakan kinerjanya,” ujarnya.
Nadya juga menyoroti munculnya persepsi masyarakat mengenai adanya sosok koordinator PKL yang dinilai memiliki pengaruh kuat di lapangan. Ia menegaskan, persepsi tersebut harus diuji berdasarkan fakta dan tidak boleh menjadi tuduhan tanpa bukti.
“Kalau memang ada pihak yang memiliki pengaruh sehingga penertiban sulit berjalan, pemerintah harus menelusuri sesuai kewenangan. Kalau tidak benar, jelaskan kepada publik. Jangan biarkan masyarakat terus berada dalam tanda tanya,” katanya.
Menurut Nadya, tidak boleh ada individu atau kelompok yang berada di atas aturan. Namun penataan juga harus tetap memperhatikan nasib pedagang kecil. Pemerintah wajib memiliki konsep yang jelas mengenai pendataan, lokasi berdagang, pengawasan, penataan, serta solusi bagi pedagang yang terdampak.
“Aturan harus ditegakkan, tetapi jangan tebang pilih. Pedagang kecil juga rakyat. Pemerintah harus hadir bukan hanya untuk menertibkan, tetapi juga memberikan solusi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintahan merupakan pelayan publik dan bekerja menggunakan anggaran negara maupun daerah yang salah satu sumbernya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak.
“Jangan pernah lupa, aparatur bekerja untuk masyarakat. Ketika rakyat menyampaikan aspirasi, jangan dianggap angin lalu. Masyarakat berhak mempertanyakan pelayanan dan kinerja pemerintah,” ujarnya.
Nadya menilai ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya rapat, kunjungan, dokumentasi, atau kegiatan seremonial, melainkan hasil nyata yang dapat dilihat masyarakat.
“Rakyat sudah tidak butuh pencitraan. Tidak butuh seremoni. Tidak butuh omon-omon. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Jangan hanya ramai ketika ada kamera, tetapi setelah itu persoalan kembali seperti semula,” katanya.
Karena itu, pemerintah diminta menjawab tiga pertanyaan utama masyarakat: apa yang sudah dilakukan selama tiga bulan terakhir, mengapa persoalan PKL belum terselesaikan, dan kapan ada penyelesaian konkret yang dapat dilihat publik?
Nadya meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik sosial atau krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
“Kalau memang serius, buktikan. Kalau ada hambatan, jelaskan. Kalau ada solusi, jalankan. Jangan rakyat terus disuruh menunggu,” tegasnya.
Kini GOR Gondrong menjadi saksi dari panjangnya tuntutan masyarakat. Pedagang membutuhkan kepastian, warga membutuhkan ketertiban, dan pemerintah dituntut memberikan solusi.
Tiga bulan telah berlalu. Janji sudah terlalu banyak. Masyarakat kini tidak menunggu kata-kata baru, tetapi menunggu tindakan nyata di lapangan.
JANJI SUDAH CUKUP. SEREMONIAL SUDAH CUKUP. SEKARANG SAATNYA BUKTI KERJA!
Sumber: Robet patrolisergapnews.com
