Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – JAKARTA – Kalimat itu meluncur dingin namun menghentak ruang sidang. Bukan sekadar retorika, melainkan penegasan sikap paling keras dari pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara terbuka dan tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah struktur kementerian, termasuk ide pembentukan jabatan Menteri Kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).
Di forum resmi negara itu, Kapolri tidak hanya menyampaikan penolakan institusional, tetapi juga membuka fakta mengejutkan: dirinya pernah “ditawari” menjadi Menteri Kepolisian melalui pesan WhatsApp. Namun jawaban Kapolri lugas, keras, dan tanpa ruang tawar.
“Saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit.
Sikap Terbuka, Pesan Keras
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan. Bukan hanya karena bahasanya yang tajam, tetapi karena makna politik dan konstitusional yang terkandung di dalamnya. Kapolri secara terang-terangan mengirimkan pesan bahwa wacana tersebut bukan sekadar isu teknis kelembagaan, melainkan berpotensi menggerus independensi Polri.
Menurut Kapolri, menempatkan Polri di bawah kementerian – siapa pun menterinya – berisiko besar mengubah wajah Polri dari alat negara menjadi alat kekuasaan eksekutif. Sebuah kemunduran yang, menurutnya, bertentangan dengan semangat reformasi dan desain ketatanegaraan pasca-Reformasi 1998.
Ancaman Terhadap Independensi
Sejak dipisahkan dari ABRI dan tidak lagi berada di bawah Departemen Pertahanan, Polri dirancang sebagai lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, namun tetap bekerja dalam koridor hukum dan pengawasan DPR. Struktur ini dimaksudkan agar Polri tidak terseret kepentingan politik praktis kementerian.
Wacana pembentukan Menteri Kepolisian dinilai Kapolri justru membuka ruang: intervensi kebijakan, tarik-menarik kepentingan politik, hingga potensi konflik loyalitas di tubuh Polri.
Kalimat “lebih baik jadi petani” bukan candaan. Itu simbol penolakan total terhadap jabatan yang, menurutnya, akan merusak marwah institusi yang ia pimpin.
Pernyataan Langka dari Seorang Kapolri
Jarang ada Kapolri yang berbicara seblak-blaknya ini di forum DPR. Pernyataan tersebut sekaligus dapat dibaca sebagai: sinyal perlawanan terhadap wacana politisasi Polri,
pesan kepada elite kekuasaan, dan peringatan dini agar desain kelembagaan Polri tidak diutak-atik demi kepentingan jangka pendek.
Di hadapan wakil rakyat, Jenderal Sigit memilih kejujuran politik, meski berisiko menimbulkan polemik. Ia menegaskan bahwa jabatan setinggi apa pun tak sebanding dengan kehancuran prinsip kelembagaan.
Lebih dari Sekadar Pernyataan
Pernyataan Kapolri ini dipastikan akan memantik perdebatan nasional. Bukan hanya di Senayan, tetapi juga di ruang publik, akademisi, dan kalangan pegiat demokrasi.
Wacana Polri di bawah kementerian kini tak lagi sekadar diskusi teknokratik – ia telah menjadi pertarungan gagasan tentang arah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Dan hari itu, Kapolri memilih berdiri di satu garis yang jelas: Menjaga Polri tetap berdiri sebagai institusi negara yang independen, atau tidak sama sekali.
Robet #patrolisergapnews
