Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – SAMPIT – Suhu konflik hukum antara Syamsuri dan H. SMDN kian memanas. Syamsuri resmi melaporkan balik H. SMDN ke aparat kepolisian atas dugaan pengaduan palsu dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pada Jum’at, 30 Januari 2026, Syamsuri selaku pelapor sekaligus korban menjalani pemeriksaan di Polres Kotawaringin Timur, didampingi langsung oleh tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Sapriyadi, S.H., dan Rekan.
“Klien kami hari ini telah memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana pengaduan palsu jo. pencemaran nama baik,” ujar Adv. Sapriyadi, S.H. usai pemeriksaan.
Perkara ini tercatat dalam:
Laporan Polisi Nomor: LP/B/232/XI/2025/SPKT/POLDA KALIMANTAN TENGAH, tertanggal 4 November 2025
Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/7/I/Res.1.24/2026/Reskrim, tertanggal 15 Januari 2026
Meski awalnya laporan diajukan ke Polda Kalteng, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Kotawaringin Timur untuk penanganan lebih lanjut.
Syamsuri: Laporan H. SMDN Tidak Benar dan Merugikan.
Sapriyadi menegaskan, laporan balik ini diajukan karena Syamsuri merasa sangat dirugikan akibat tuduhan yang sebelumnya dilayangkan oleh H. SMDN.
“Klien kami melaporkan balik karena diduga telah terjadi tindak pidana pengaduan palsu dan/atau pencemaran nama baik yang merugikan secara serius,” ungkapnya.
Syamsuri juga diketahui merupakan salah satu Koordinator Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Dayak Kalimantan, sehingga kasus ini turut menjadi perhatian masyarakat adat setempat.
Kasus Bermula dari Laporan Dugaan Penipuan
Sebelumnya, H. SMDN melalui kuasa hukumnya melaporkan Syamsuri ke Polres Kotawaringin Timur atas dugaan penggelapan atau penipuan, yang disebut terjadi pada:
19 Juni 2025 di Desa Bajarau, Kecamatan Parenggean.
Perkara tersebut dikaitkan dengan sejumlah dokumen kepolisian, di antaranya:
Surat Polres Kotim Nomor: B/917/VIII/Res.1.11/2025/Reskrim
Surat Polres Kotim Nomor: B/919/VIII/Res.1.11/2025/Reskrim
SP.Lidik/258/VI Res.1.11/2025/Reskrim
SPDP Nomor: B/20/I/RES.1.11/2026/Reskrim
Penyidikan dugaan tindak pidana penipuan tersebut disebut mengacu pada Pasal 492 KUHP.
Syamsuri Bantah: Dana Digunakan Sesuai Perjanjian
Namun pihak Syamsuri membantah keras tuduhan tersebut. Menurut kuasa hukum, dana yang dipersoalkan telah digunakan sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumnya.
“Laporan dari H. SMDN itu tidak benar. Dana yang diserahkan telah digunakan sesuai perjanjian. Maka klien kami memiliki hak hukum untuk melaporkan balik,” tegas Sapriyadi.
Langkah Hukum Berlanjut: Gugatan PMH ke PN Sampit
Tak berhenti pada jalur pidana, tim kuasa hukum Syamsuri juga memastikan akan menempuh langkah perdata.
“Dalam waktu dekat kami juga akan menggugat H. SMDN ke Pengadilan Negeri Sampit terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” tambahnya.
Desakan Profesionalitas Aparat Penegak Hukum
Menutup keterangannya, Sapriyadi meminta aparat kepolisian bekerja secara profesional dan objektif dalam menangani laporan ini.
“Kami minta Polres Kotawaringin Timur profesional dalam menindaklanjuti perkara ini sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Iwansyah : patrolisergapnews.com
