Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – BIREUEN – Ratusan warga korban banjir dan tanah longsor yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin (4/5/2026). Massa menuntut transparansi pengelolaan dana bantuan bencana dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan Bupati Bireuen.
Berdasarkan pantauan di lapangan, peserta aksi memadati halaman kantor bupati dengan membawa spanduk berisi kritik tajam terhadap kepemimpinan daerah. Fokus utama tuntutan mereka adalah permintaan agar KPK segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana tanggap darurat pascabencana.
Dugaan Monopoli Proyek dan GratifikasiKoordinator aksi menyatakan bahwa Bupati Bireuen diduga memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungan pribadi melalui proyek-proyek tanggap darurat. Perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga dan lingkaran dekat bupati disinyalir mendominasi pengerjaan sejumlah infrastruktur vital.
“Bupati diduga lebih memprioritaskan pengerjaan proyek fisik demi memperkaya kelompoknya daripada memikirkan nasib masyarakat yang kehilangan tempat tinggal,” tegas salah seorang orator di sela aksi.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan massa antara lain: Pembangunan Jembatan Bailey pascabencana. Rehabilitasi Jalan Teupin Reudeup – Awe Geutah.
Pembangunan Kampung Nelayan di Kecamatan Kuala (sumber dana APBN). Sejumlah proyek perbaikan jalan nasional dan proyek rutin daerah (APBK) yang diduga dikelola secara tertutup oleh orang terdekat bupati.
Menuntut Hak Dasar Korban BencanaSelain isu korupsi, massa mendesak pemerintah daerah segera menyalurkan hak-hak dasar korban bencana yang selama ini dinilai terbengkalai.
Tuntutan tersebut meliputi kepastian penyediaan:Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Dana Tunggu Hunian (DTH).Dana Jaminan Hidup (Jadup) serta bantuan logistik lainnya.
Ketidakhadiran Bupati Picu Kekecewaan Suasana sempat memanas ketika massa mengetahui Bupati Bireuen tidak berada di tempat saat aksi berlangsung.
Informasi yang beredar di kalangan pendemo menyebutkan pemimpin daerah tersebut sedang berada di luar daerah. Ketidakhadiran bupati dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan warga yang terdampak bencana.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di lokasi sambil menunggu perwakilan pemerintah daerah yang berwenang untuk memberikan tanggapan resmi dan jaminan atas tuntutan.
Fakrul: patrolisergapnews.com
