Pererat Silaturahmi, Pemerintah Kabupaten Bireuen Gelar Safari Ramadhan 1447 H

PATROLISERGAPNEWS.COM – ​BIREUEN (23 Februari 2026) – Pemerintah Kabupaten Bireuen resmi memulai rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah. Mengawali agenda tahunan ini, tim Safari Pemerintah Kabupaten mengunjungi Masjid Al Ikhlas di Desa Alue Krueb, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Senin (23/2).

Tim Safari Pemerintah Kabupaten Bireuen di bagi dalam 2 Tim. Tim I dipimpin langung oleh Bupati Bireuen dan Tim II dipimpin oleh Wakik Bupati Bireuen.

Pada Safari perdana ini, Tim I dan Tim II hadir secara bersamaan untuk menyapa masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan momen penuh keberkahan berupa penyantunan 20 anak yatim dari wilayah sekitar. Acara kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama para jamaah dan tokoh masyarakat, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat.

​Dalam sambutannya, Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan luar biasa dari warga Desa Alue Krueb.

​”Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas penyambutan yang begitu hangat. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar kami dapat terus istiqomah berbuat yang terbaik demi kemajuan pembangunan Kabupaten Bireuen yang kita cintai ini,” ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati Bireuen turut menyerahkan bantuan untuk pembangunan Mesjid Al Ikhlas dan peralatan kebersihan.

Acara puncaknya diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Tgk. Muhammad Hafizh, Imam Besar Mesjid Peusangan. Dalam tausiyahnya, beliau menekankan pentingnya menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan memperkuat ukhuwah islamiyah.

​Turut hadir dalam rombongan ini, ​Unsur Forkopimda Kabupaten Bireuen
​Pimpinan Instansi Vertikal
​Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

​Kegiatan Safari Ramadhan ini akan terus berlanjut ke 17 Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen, di mana tim akan kembali dibagi menjadi dua guna menjangkau aspirasi dan silaturahmi dengan masyarakat secara lebih luas.

#patroliserganews.com (Fahkrurrazi Ar)

Share Berita:
  • Related Posts

    Sorotan Tajam Sejumlah Pengaduan Pelangan PLN ULP MARISA Berstatus Dibatalkan, Manajemen Dituntut Buka Suara dan Bertanggung Jawap

    Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pelayanan, mekanisme pembatalan laporan, pengawasan internal, dan tanggung jawab manajemen terhadap hak-hak pelanggan.

    Share Berita:

    Lanjutkan
    Tanggul Paya Laot Peudada Kritis Akibat Erosi, Pemkab Bireuen Didesak Lakukan Penanganan Darurat

    Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan preventif demi melindungi warga dari ancaman bencana alam.

    Share Berita:

    Lanjutkan

    Tinggalkan Balasan

    Anda Melewatkan

    Polres Bireuen Gelar Donor Darah Sambut Hari Jadi Ke-75 Humas Polri

    Polres Bireuen Gelar Donor Darah Sambut Hari Jadi Ke-75 Humas Polri

    Polres Bireuen Gelar Ngopi Bersama Masyarakat, Dengarkan Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.

    Polres Bireuen Gelar Ngopi Bersama Masyarakat, Dengarkan Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.

    Sorotan Tajam Sejumlah Pengaduan Pelangan PLN ULP MARISA Berstatus Dibatalkan, Manajemen Dituntut Buka Suara dan Bertanggung Jawap

    Sorotan Tajam Sejumlah Pengaduan Pelangan PLN ULP MARISA Berstatus Dibatalkan, Manajemen Dituntut Buka Suara dan Bertanggung Jawap

    Tanggul Paya Laot Peudada Kritis Akibat Erosi, Pemkab Bireuen Didesak Lakukan Penanganan Darurat

    Tanggul Paya Laot Peudada Kritis Akibat Erosi, Pemkab Bireuen Didesak Lakukan Penanganan Darurat

    Rektor UIA Nazaruddin Tegaskan Integritas di Era AI, 227 Wisudawan Resmi Dikukuhkan.

    Rektor UIA Nazaruddin Tegaskan Integritas di Era AI, 227 Wisudawan Resmi Dikukuhkan.

    Langkah Cepat Pemerintah Kerajaan Maroko, Wujud Komitmen Terhadap Integritas dan Tata Kelola Konstitusional

    Langkah Cepat Pemerintah Kerajaan Maroko, Wujud Komitmen Terhadap Integritas dan Tata Kelola Konstitusional