PATROLISERGAPNEWS.COM – RABAT – Kerajaan Maroko kembali mencatat capaian diplomatik signifikan dalam mempertahankan integritas teritorialnya di panggung internasional. Republik Madagaskar secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Maroko, termasuk atas kawasan Sahara.Sikap resmi tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama (joint communiqué) setelah pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, dengan Menteri Luar Negeri Republik Madagaskar, Alice N’Diaye, di Rabat, Selasa (19/5/2026).
Melalui kesepakatan ini, Madagaskar menegaskan komitmennya terhadap prinsip hukum internasional yang menghormati kedaulatan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Madagaskar juga mendukung peran eksklusif PBB serta mengapresiasi upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khususnya dalam mencari solusi damai yang permanen atas sengketa regional tersebut. Secara khusus, Pemerintah Madagaskar menyambut baik adopsi Resolusi 2797 oleh Dewan Keamanan PBB.
Mereka menilai inisiatif otonomi di bawah kedaulatan penuh Maroko merupakan solusi paling realistis dan dapat diterapkan (feasible) untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.
Dukungan dari negara kepulauan di Samudra Hindia ini memperkuat konsensus internasional yang kian solid. Momentum positif ini terwujud berkat visi strategis dan diplomasi aktif yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Raja Mohammed VI. Kemenangan Hukum Internasional Menanggapi dinamika tersebut, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, mengapresiasi konsistensi geopolitik Madagaskar.
Menurutnya, dukungan resmi ini menjadi bukti kemenangan akal sehat dan penghormatan terhadap hukum internasional.
“Dunia kian menyadari bahwa rencana otonomi dari Kerajaan Maroko bukan hanya solusi politik yang damai, melainkan juga jaminan bagi stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Afrika Utara,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Petisioner HAM PBB 2025 itu menambahkan, resolusi damai sangat krusial bagi masa depan warga di wilayah Sahara agar mereka dapat menikmati pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, Persisma mendorong negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk terus memperkuat dukungan serupa.
“Posisi Madagaskar yang memuji Resolusi 2797 DK PBB membuktikan bahwa skema otonomi di bawah payung Maroko adalah jalan tengah terbaik yang diakui secara multilateral demi kemanusiaan dan perdamaian abadi,” pungkas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut.
Dengan mengalirnya dukungan dari berbagai negara, inisiatif otonomi Maroko kini menjelma sebagai satu-satunya resolusi politik dengan legitimasi kuat, sekaligus memupus klaim separatisme yang menghambat perdamaian kawasan.
(Robet/patrolisergapnews.com)







