Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – BIREUEN – Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen terus memperkuat sinergi dalam menjalankan misi kemanusiaan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan jajaran Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bireuen bersama Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., yang berlangsung di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat malam (28/8/2026).
DIBACA JUGA 👇
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Hadir Ketua PMI Kabupaten Bireuen Edi Saputra, yang akrab disapa Edi Obama, Wakil Ketua PMI Bireuen Mulyadi atau Syech Mulyadi, jajaran pengurus serta Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bireuen.
Bupati Bireuen H. Mukhlis hadir dalam kapasitasnya sebagai Pelindung PMI Kabupaten Bireuen.
Selain mempererat silaturahmi, pertemuan tersebut turut membahas persiapan pelantikan Pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031, sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan berbagai agenda kemanusiaan di Kabupaten Bireuen.
PMI Apresiasi Dukungan Pemerintah Daerah
Wakil Ketua PMI Bireuen, Mulyadi atau Syech Mulyadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bireuen atas sambutan serta dukungan terhadap agenda silaturahmi, musyawarah, dan persiapan pelantikan kepengurusan PMI.
DIBACA JUGA 👇
Sementara itu, Ketua PMI Bireuen Edi Saputra menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan di Kabupaten Bireuen.
“PMI juga mendukung seluruh kebijakan dan program Bupati Bireuen. Kami juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” ujar Edi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan PMI telah terlihat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, terutama saat bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Kabupaten Bireuen.
Keterlibatan langsung Bupati Bireuen bersama masyarakat dan relawan, kata Edi, menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana.Ia menilai kebersamaan antara kepala daerah dan relawan PMI juga menjadi simbol kuatnya hubungan antara pemerintah daerah dengan gerakan kemanusiaan.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik. Bupati selama ini turut mendampingi para relawan. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati terkait pelaksanaan pelantikan pengurus PMI Bireuen,” katanya.
DIBACA JUGA 👇
Pandangan Rusia tentang Hukum Syariah dan Tinjauan Perspektif Filsafat
Kepengurusan Baru Rangkul Berbagai Unsur
Dalam pertemuan tersebut, Edi Saputra turut membacakan susunan kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031 yang nantinya akan dilantik.
Kepengurusan tersebut diisi oleh berbagai unsur dan latar belakang. Bahkan, sejumlah anggota kepengurusan disebut memiliki latar belakang serta pilihan politik yang berbeda.
Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk bergabung dalam satu wadah kemanusiaan.
Keberagaman komposisi kepengurusan justru diharapkan menjadi kekuatan bagi PMI Bireuen untuk menjalankan tugas kemanusiaan dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas berbagai perbedaan.
Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang terbuka, inklusif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Bupati Jelaskan Mekanisme Bantuan Pascabanjir
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bireuen H. Mukhlis menyambut positif silaturahmi jajaran PMI dan Dewan Kehormatan PMI Bireuen.Mukhlis juga menjelaskan mengenai mekanisme anggaran dan bantuan dalam penanganan serta pemulihan pascabanjir.
Menurutnya, dukungan anggaran maupun bantuan pascabencana tidak seluruhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Sebagian bantuan berasal dari kementerian dan lembaga terkait melalui mekanisme serta sektor penanggung jawab masing-masing.
“Pasca banjir, banyak anggaran dan bantuan disalurkan melalui kementerian masing-masing. Pemerintah daerah tidak mengelola seluruh anggaran tersebut. Sebagian bantuan bahkan langsung disalurkan ke rekening penerima,” jelas Mukhlis.
Ia mencontohkan bantuan jaminan hidup (jadup) yang disalurkan kepada penerima berdasarkan data yang telah ditetapkan.
Mukhlis menjelaskan, persoalan dapat muncul apabila data penerima belum tepat, belum lengkap, atau belum melalui proses validasi secara menyeluruh.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, kerap menjadi pihak pertama yang menerima pertanyaan maupun keluhan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai mekanisme penyaluran bantuan serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait.
Bupati juga meminta jajaran PMI memahami kondisi dan kesibukan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda penanganan serta pemulihan pascabanjir. Ia mengakui masih terdapat sejumlah harapan dan agenda bersama relawan yang belum seluruhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu dan padatnya agenda pemerintahan daerah.
Bupati Minta Pelantikan PMI Dipersiapkan Secara Matang Terkait rencana pelantikan Pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031, Bupati Mukhlis meminta panitia terlebih dahulu menyusun konsep dan seluruh rangkaian kegiatan secara matang sebelum menentukan waktu pelaksanaan.
Menurutnya, pelantikan pengurus PMI tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan misi kemanusiaan.
“Saya selaku bupati dan kepala daerah berkewajiban mengayomi, terlebih kegiatan ini berkaitan dengan misi kemanusiaan. Susun terlebih dahulu rundown lengkap acara pelantikan. Untuk menentukan waktunya, malam ini belum tepat,” ujar Mukhlis.
Sebelumnya, PMI Bireuen mengusulkan agar prosesi pelantikan pengurus dilaksanakan di ruang terbuka. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali semangat, peran, dan kiprah PMI kepada masyarakat luas.
Ketua PMI Bireuen Edi Saputra menyatakan siap menindaklanjuti arahan Bupati Bireuen, termasuk mematangkan konsep dan rangkaian kegiatan pelantikan.
PMI juga berkomitmen meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait berbagai proses penanganan dan pemulihan pascabanjir.
“Kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang selama ini mungkin belum tersampaikan secara utuh, sehingga masyarakat dapat memahami proses penanganan dan pemulihan pascabanjir dengan lebih baik,” kata Edi.
Pertemuan Bupati Bireuen bersama jajaran PMI dan Dewan Kehormatan PMI tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban.
Silaturahmi itu diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen, PMI, relawan, dan masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan kepengurusan masa bakti 2026–2031 yang kini memasuki tahap persiapan pelantikan, PMI Kabupaten Bireuen diharapkan mampu menghadirkan gerakan kemanusiaan yang semakin solid, responsif, profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Sumber: fahkrurrazi Ar. patrolisergapnews.com
Editor: Ulyasari
