Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – JAKARTA – Kenaikan gaji TNI Polri didorong sebagai bagian dari evaluasi kesejahteraan aparatur negara. Tokoh masyarakat Riau, H. Muhammad Sahrin, meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI memberi perhatian lebih besar kepada prajurit TNI, anggota Polri berpangkat rendah, guru, dan ASN yang berada di lapisan pelayanan paling depan.
Sahrin menyampaikan dorongan itu sebagai aspirasi masyarakat. Ia menilai pengabdian personel tingkat bawah kerap luput dari sorotan, padahal mereka berada di lapangan ketika negara membutuhkan tenaga untuk menangani berbagai persoalan.
Karhutla menjadi salah satu contoh. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, prajurit TNI dan anggota Polri turut diterjunkan untuk membantu pemadaman dan melindungi masyarakat dari dampak asap.
“Kita bisa melihat nyata di lapangan, ketika terjadi bencana seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), prajurit TNI dan Polri yang berjibaku memadamkan api demi menyelamatkan masyarakat dari bahaya ISPA dan menjaga nama baik bangsa di mata dunia. Tanpa keberadaan mereka di garda terdepan, sulit membayangkan siapa yang siap mengabdi sejauh itu,” ujar H. Muhammad Sahrin kepada Redaksi saat di Jakarta. Rabu (2/9/2026).
Sahrin: Presiden Tahu Beratnya Menjadi Prajurit
Sahrin mengaitkan aspirasi tersebut dengan latar belakang Presiden Prabowo sebagai mantan prajurit. Menurut dia, pengalaman Prabowo di lingkungan militer membuat kepala negara memahami risiko dan tuntutan yang dihadapi personel di lapangan.
“Presiden kita adalah mantan prajurit, beliau tentu sangat tahu persis bagaimana jerih payah, keringat, dan pengorbanan para prajurit di lapangan. Namun, ini saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk menaikkan gaji TNI-Polri,” ujar H. Muhammad Sahrin.
Bagi Sahrin, persoalan kesejahteraan bukan sekadar soal angka pada slip gaji. Penghasilan personel harus dilihat bersama beban pekerjaan, kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan memiliki tempat tinggal yang layak.
Ia menyoroti penghasilan sekitar Rp4 juta per bulan untuk ASN atau prajurit pada golongan tertentu seperti 3C yang dinilainya perlu dievaluasi di tengah perubahan biaya hidup.
Usul Gaji Naik Dua Kali Lipat
Sahrin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan penghasilan hingga dua kali lipat bagi prajurit TNI, Polri berpangkat rendah, guru, dan ASN.
Usulan tersebut sekaligus menjadi kritik agar penghargaan negara tidak berhenti pada jajaran pimpinan. Menurut dia, personel yang menjalankan tugas di lapangan juga harus merasakan manfaat kebijakan kesejahteraan.
Namun, usulan kenaikan dua kali lipat tersebut merupakan aspirasi Sahrin, bukan kebijakan pemerintah yang telah diputuskan.
Selain kenaikan penghasilan, ia meminta pemerintah memperkuat pemerataan apresiasi bagi personel tingkat bawah. Sahrin juga mendorong perlindungan agar prajurit tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu.
Kritik Sipil Jangan Dibebankan kepada Prajurit Bawah
Sahrin turut menanggapi kritik publik terhadap peran TNI dan Polri. Ia meminta mahasiswa, akademisi, dan para pakar tetap kritis, tetapi membedakan antara kebijakan institusi dengan personel yang menjalankan tugas.
Menurut dia, prajurit berpangkat rendah tidak semestinya menjadi sasaran ketika perdebatan menyangkut kebijakan atau relasi militer dengan ranah sipil. Mereka, kata Sahrin, menjalankan tugas berdasarkan sumpah dan perintah kedinasan.
Di sisi lain, Sahrin mendukung penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi dan pelaku usaha yang melanggar aturan.
Ia bahkan mendorong pemiskinan koruptor sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya negara.
Menurut dia, pemberantasan korupsi dan penertiban pengusaha nakal dapat menjadi salah satu jalan untuk memastikan anggaran negara digunakan bagi kepentingan publik, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur.
Negara Diminta Tak Hanya Menghitung Pengabdian
Sahrin berharap pemerintah tidak hanya mengukur pengabdian TNI, Polri, guru, dan ASN dari keberhasilan menjalankan tugas. Negara, menurut dia, juga harus memastikan kehidupan mereka dan keluarganya berada dalam kondisi yang layak.
“Prajurit, guru, dan ASN telah mendedikasikan hidupnya untuk mengurus bangsa dan generasi penerus. Sudah saatnya negara hadir memberikan kesejahteraan yang nyata bagi mereka dan keluarganya,” pungkas H. Muhammad Sahrin.
Dorongan kenaikan gaji TNI-Polri itu kini berada pada ranah aspirasi. Keputusan mengenai besaran gaji, tunjangan, serta kebijakan kesejahteraan aparatur tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui mekanisme kebijakan dan penganggaran negara.
Bagi Sahrin, momentum tersebut layak digunakan untuk menguji seberapa jauh negara memberi penghargaan kepada orang-orang yang bekerja di garis depan—bukan hanya ketika seragam mereka dibutuhkan, tetapi juga ketika kehidupan mereka membutuhkan perhatian.
Robet: patrolisergapnews.com
Editor Ulyasari
