PATROLISERGAPNEWS.COM – Bireuen – Gelombang desakan dari perangkat desa dan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bireuen semakin membesar dan sulit dibendung. Mereka menuntut kejelasan serta klarifikasi langsung dari pihak BPN terkait keterlambatan pembuatan sertifikat tanah yang bahkan sudah mengendap sejak tahun 2017.
Kepala Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) APDESI Bireuen, Mursal, mengakui bahwa tekanan dari bawah sudah sangat kuat. Perangkat gampong dan warga meminta APDESI memimpin aksi massa besar-besaran di depan kantor BPN jika klarifikasi tidak kunjung diberikan.
“Betul, ada desakan keras dari perangkat desa dan masyarakat. Mereka menuntut BPN menjelaskan langsung kenapa sertifikat dari 2017 belum selesai. Ini bukan masalah kecil, ini menyangkut hak rakyat yang sudah terlalu lama diabaikan,” tegas Mursal.
Meski demikian, Mursal menegaskan APDESI belum mengambil keputusan final. Seluruh langkah, termasuk aksi massa, masih menunggu hasil keputusan forum resmi APDESI.
“Belum final. Kita tunggu keputusan rapat forum. APDESI tidak ingin bertindak gegabah, namun juga tidak akan diam bila hak masyarakat terus disepelekan,” ujarnya.
Sementara itu, mursal juga Keusyik Krung Simpo juli menambahkan bahwa kesabaran masyarakat sudah berada pada batasnya. Ia menyebut berbagai janji dan penjelasan dari BPN selama ini hanya berputar-putar tanpa kepastian.
“Rakyat sudah capek menunggu. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu nanti, nanti, dan nanti. Ada sertifikat dari 2017 sampai sekarang belum jadi. Ini sangat merugikan,” ujar Kabag OKK Apdesi Bireuen dengan nada kecewa.
Zulfikar : patrolisergapnews.com






