Bupati KBB Harus Perhatikan 3 Aspek dan Transparan Profesional dalam Pengisian 5 Jabatan Dinas Bandung Barat

PATROLISERGAPNEWS.COM – BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menekankan bahwa pengisian 5 jabatan Dinas yang kosong di KBB harus dilakukan dengan transparan dan profesional. M. Raup berharap bahwa Bupati KBB, Jeje Richie Ismail, dapat mempertimbangkan keilmuan dan senioritas dalam proses seleksi, bukan hanya kepentingan politik.

M. Raup menekankan pula, bahwa pengisian jabatan harus berdasarkan pada kompetensi dan kemampuan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di KBB. M. Raup juga berharap bahwa proses seleksi dapat dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga masyarakat dapat mempercayai hasil seleksi tersebut.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengisian jabatan adalah:

Keilmuan dan Kompetensi yaitu dengan mempertimbangkan keilmuan dan kompetensi calon dalam bidang yang relevan.

Senioritas dan Pengalaman yaitu seharusnya mempertimbangkan senioritas dan pengalaman calon dalam karirnya.

Transparansi dan Akuntabilitas yaitu melalui proses seleksi harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mempercayai hasil seleksi.

Dengan demikian, maka KBB dapat memiliki pejabat yang kompeten dan profesional, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemajuan daerah.

Selanjutnya, kesimpulan dari Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menyampaikan pada media patrolisergapnews.com bahwa “pada intinya adalah mendesak Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, untuk mengisi 5 jabatan dinas kosong secara transparan, profesional, adil, dengan mempertimbangkan keilmuan, kompetensi, senioritas, dan pengalaman calon, bukan kepentingan politik, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KBB. M. Raup menekankan proses seleksi yang transparan dan akuntabel agar masyarakat percaya pada hasilnya, berharap pejabat yang terpilih kompeten dan mampu memajukan daerah ,” pungkasnya.

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup / Tim Red Media patrolisergapnews.com

Share Berita:
  • Related Posts

    KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Hukum Pelaku, Aset Hasil Kejahatan Harus Dikembalikan

    Urgensi mengejar aset hasil korupsi juga semakin besar karena korupsi masih menjadi salah satu sumber utama risiko pencucian uang di Indonesia.

    Share Berita:

    Lanjutkan
    Dipaksa Undur Diri Tanpa SP, Karyawan Loyal 9 Tahun di SPBU Pangkalpinang Bongkar Dugaan ‘Kambing Hitam’ dan Rekayasa PHK

    AGUNG, seorang karyawan yang telah mengabdi selama sembilan tahun di SPBU 24.331.69 kawasan Selindung Baru Pangkalpinang, mengaku menjadi korban pemecatan sepihak yang dibalut dengan rekayasa pengunduran diri.

    Share Berita:

    Lanjutkan

    Tinggalkan Balasan

    Anda Melewatkan

    Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

    Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

    Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

    Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

    Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

    Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

    458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

    458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

    Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

    Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

    Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar

    Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar