Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – MATARAM, 26 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sasaka Nusantara Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur NTB yang dinilai belum objektif dan terkesan tebang pilih dalam merespons penyampaian aspirasi masyarakat. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di wilayah tersebut.
Ketua Umum DPP Sasaka Nusantara NTB, YM. Lalu Ibnu Hajar, menyatakan bahwa pihaknya mengamati adanya standar ganda yang ditunjukkan oleh kepala daerah saat menghadapi gelombang massa pro-pemerintah dan kelompok kritis.
“Kami mengapresiasi kesediaan Bapak Gubernur yang selama ini aktif hadir langsung di tengah masyarakat dalam berbagai aksi yang bersifat memberikan dukungan. Kehadiran pemimpin di tengah rakyat tentu merupakan teladan yang baik,” ujar Lalu Ibnu Hajar di Mataram, Jumat (26/6/2026).
Namun, Sasaka Nusantara memberikan catatan kritis yang mendalam terkait perbedaan perlakuan yang sangat kontras. Sebagai contoh konkret, pada aksi massa yang memberikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur hadir secara langsung menyambut massa.
Sebaliknya, ketika menghadapi aksi kritis-seperti demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan-Gubernur cenderung tidak hadir dan mendelegasikan penerimaan aspirasi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa adanya dialog langsung.
Menurut Lalu Ibnu Hajar, ketidaksetaraan respons ini berpotensi memicu penilaian negatif dari publik bahwa kepemimpinan Gubernur NTB bersifat diskriminatif; hanya merangkul kelompok yang mendukung (pro) dan mengabaikan kelompok yang kritis.”Padahal, asas good governance menuntut objektivitas mutlak.
Seluruh aspirasi warga negara-baik berupa dukungan maupun kritik konstruktif-wajib diperlakukan setara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” tegasnya.
Guna mencegah melebarnya jarak antara pemerintah daerah dan rakyat, DPP Sasaka Nusantara NTB secara resmi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemprov NTB:Membuka Ruang Dialog Setara: Gubernur NTB harus bersedia membuka ruang komunikasi dan dialog langsung yang adil bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa membedakan kelompok pro maupun kontra.
Standardisasi Mekanisme Audiensi: Menyusun mekanisme baku dan transparan dalam penerimaan audiensi aspirasi agar tidak terjadi praktik tebang pilih di lapangan.
Menjawab Kritik dengan Kebijakan Nyata: Setiap kritik yang disampaikan oleh masyarakat harus dijawab dengan langkah kebijakan yang konkret, bukan dengan tindakan pengabaian.
Menutup pernyataannya, Sasaka Nusantara menegaskan keyakinannya bahwa Gubernur NTB merupakan sosok pemimpin yang bijaksana. Kritik ini dilayangkan murni demi mewujudkan tatanan NTB yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban.
Sasaka Nusantara menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama Pemerintah Provinsi NTB guna memperkuat sinergi demi kemaslahatan seluruh masyarakat.
“Semoga Allah SWT meridai setiap langkah kita untuk kebaikan Bumi Gora,” pungkas Lalu Ibnu Hajar.
SUMBER: Nurman Andi patrolisergapnews.com
Editor: Robet
