Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut mengingatkan para menteri dan pelaku usaha besar yang masuk ke pemerintahan agar mengubah orientasi setelah berada di dalam kekuasaan: kepentingan bisnis pribadi tidak boleh lagi menjadi pusat perhatian, sementara kerja untuk kepentingan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas.
Pesan tersebut diceritakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus senior Fahri Hamzah ketika mengungkap gaya kepemimpinan Prabowo. Fahri menyebut pesan itu disampaikan Prabowo dalam sebuah perbincangan santai ketika keduanya berada di Beijing.
Cerita tersebut disampaikan Fahri dalam podcast di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama Faizal Assegaf, yang dikutip Jumat (11/9/2026).
Fahri mengatakan Prabowo secara terbuka menyinggung latar belakang para pejabat dan pengusaha yang kini berada di lingkaran pemerintahan. Sebagian dari mereka, kata dia, sebelumnya telah terbiasa menjalankan aktivitas bisnis dan mengelola investasi untuk kepentingan pribadi.
Namun, menurut Fahri, Prabowo meminta agar orientasi tersebut berubah setelah mereka mendapatkan mandat untuk menjalankan pemerintahan.
“Suatu hari kami di Beijing, saya diajak oleh Pak Prabowo… Beliau bilang, ‘Sudahlah,’ dia bilang, ‘Kita semua ini kan kapitalis. Anda kan pemain saham… Sudahlah itu semua untuk pribadi. Sekarang kita mulai kerja buat rakyat deh.’ Beliau bilang gitu. Udah lah cukuplah yang kemarin-kemarin. Sekarang kita kerja buat rakyat gitu. Diam semua gitu,” ungkap politisi senior dari Partai Gelora Indonesia itu lagi.
Bagi Fahri, pernyataan tersebut bukan sekadar percakapan informal. la melihatnya sebagai pesan politik kepada kalangan pebisnis dan pemilik modal yang kini memegang jabatan publik agar membedakan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab pemerintahan.
Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menilai kekuasaan negara, termasuk instrumen ekonomi dan perbankan milik negara, semestinya tidak hanya bekerja untuk kelompok pemilik modal besar. Instrumen tersebut, menurut dia, harus diarahkan untuk memperluas akses ekonomi dan mendorong aktivitas usaha masyarakat kecil.
“Jadi jangan sampai kekuasaan ini hanya untuk melayani orang-orang yang punya uang. Perbankan kita jangan hanya melayani orang yang punya uang,” kata Fahri dalam penjelasannya.
Menurut Fahri, pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan Prabowo mengenai penguatan ekonomi kerakyatan. la menyebut koperasi sebagai salah satu instrumen penting untuk memperluas basis ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber pembiayaan.
Fahri juga mengaitkan gagasan itu dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab negara.
Dalam perspektif tersebut, Fahri menilai masuknya kalangan pengusaha ke pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada persoalan siapa yang mendapatkan posisi strategis. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan kekuatan modal yang mereka miliki dapat dipisahkan dari kepentingan publik ketika menjalankan mandat pemerintahan.
Pesan Prabowo yang diceritakan Fahri pada akhirnya menempatkan satu pertanyaan penting bagi pemerintahan: apakah kekuasaan ekonomi negara akan lebih banyak memperkuat konsentrasi modal atau justru membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat kecil untuk tumbuh.
Bagi Fahri, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo seharusnya menjawab pertanyaan tersebut dengan memperkuat koperasi, memperluas akses pembiayaan dan memastikan instrumen ekonomi negara bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. (Ery)
