Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – BIREUEN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh menggelar kegiatan Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik dengan tema “Peran Strategis Kebijakan Politik Daerah dalam Menjaga Stabilitas dan Pembangunan” di Hotel Bireuen Jaya, Kabupaten Bireuen, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh melalui Kesbangpol Aceh untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, memperkuat budaya demokrasi yang sehat, serta membangun kesadaran kolektif dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan melalui DPA-SKPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun Anggaran 2026.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dr. Munawar, M.A. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendidikan politik harus mampu melahirkan masyarakat yang cerdas, dewasa, dan berintegritas dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, politik bukan semata-mata tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana membangun peradaban yang berlandaskan etika, akhlak, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Mari kita berpolitik dengan mengedepankan etika, akhlak yang mulia, saling menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan. Di era digital saat ini, masyarakat juga harus bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya terhadap berita yang belum jelas kebenarannya dan hindari penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persaudaraan,” tegas Dr. Munawar.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, damai, dan produktif.
“Ke depan kami akan terus memaksimalkan ruang digital sebagai sarana edukasi politik yang beretika dan beradab. Harapannya, etika dan adab menjadi budaya dalam kehidupan politik sehingga demokrasi di Aceh tumbuh sehat, damai, dan bermartabat,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya perwakilan partai politik nasional dan lokal, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bireuen, mahasiswa Universitas Almuslim (Umuslim), Universitas Islam Aceh (UIA), Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), tokoh masyarakat, pelajar tingkat SLTA sederajat, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari tiga narasumber, yakni Kepala Badan Kesbangpol Aceh Dr. Munawar, M.A. dengan materi “Peran Pemerintah Aceh dalam Pembinaan Politik”, Ketua KIP Kabupaten Bireuen Saiful Hadi dengan materi “Perkembangan Sistem Ketatanegaraan dan Tata Kelola Pemilu/Pilkada”, serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bireuen Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H. yang membawakan materi “Pembinaan Politik dalam Rangka Mendukung Pembangunan di Kabupaten Bireuen.”
Pada sesi diskusi, peserta turut menyoroti independensi penyelenggara pemilu. Menanggapi hal tersebut, Ketua KIP Kabupaten Bireuen, Saiful Hadi, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan Undang-Undang, Peraturan KPU, dan kode etik penyelenggara pemilu.
“Kami bukan milik partai politik mana pun. Setelah ditetapkan oleh KPU RI, kami bertanggung jawab menjalankan tugas secara independen. Bahkan dalam sikap, perilaku, hingga cara berkomunikasi kami harus tetap imparsial agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan. Jika melanggar, ada mekanisme penegakan etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bireuen, Dr. Mukhtaruddin, S.H., M.H., mengingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan budaya literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun hoaks.
“Masyarakat sekarang cenderung menyukai informasi yang instan. Karena itu, hoaks sering kali cepat menyebar. Kita harus membiasakan diri memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain,” katanya.
Seluruh materi disampaikan secara interaktif dan dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai etika politik, sistem demokrasi, tata kelola kepemiluan, literasi digital, hingga pentingnya menjaga kondusivitas daerah.
Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Aceh berharap pendidikan politik tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membentuk budaya politik yang santun, demokratis, beretika, dan berakhlak, sekaligus memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap penyebaran informasi palsu.
Dengan demikian, stabilitas daerah diharapkan tetap terjaga sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan Aceh yang maju, damai, dan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Bireuen.
Sumber: Fakhrurrazi AR patrolisergapnews.com
Editor: Ulyasari
