Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – MEUREUDU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp10 miliar untuk proses pembebasan lahan proyek pembangunan jalan dua jalur. Proyek infrastruktur ini dirancang untuk menghubungkan kawasan Simpang Beuracan di Kecamatan Meureudu hingga Simpang Empat di Kecamatan Meurah Dua.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, M.A., S.Sos., M.E., menyatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah mematangkan seluruh perencanaan teknis agar pengerjaan fisik dapat segera dimulai.
Alokasi dana Rp10 miliar tersebut bersumber dari anggaran daerah yang diprioritaskan khusus untuk menyelesaikan ganti rugi lahan warga yang masuk dalam trase proyek. biro administrasi pimpinan setda aceh.
“Langkah percepatan ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam mengurai titik kemacetan, meningkatkan keselamatan berkendara, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang koridor Meureudu dan Meurah Dua,” ujar Sibral Malasyi.
Melalui ketersediaan anggaran awal tersebut, Pemkab Pidie Jaya optimis proses pembebasan lahan dapat berjalan kondusif dan transparan, sehingga pembangunan jalan dua jalur ini dapat terealisasi sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Alokasi Anggaran Pembebasan Lahan Jalan Dua Jalur Lokasi Proyek: Simpang Beuracan (Kecamatan Meureudu) sampai dengan Simpang Empat (Kecamatan Meurah Dua) Total Anggaran Awal: Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memprioritaskan program pembangunan infrastruktur jalan dua jalur.
Koridor yang menghubungkan Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua dipilih karena merupakan jalur padat yang memerlukan perluasan kapasitas jalan.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, saat ini memimpin langsung pematangan rencana kerja pembangunan tersebut. Sebagai langkah konkret tahap awal, Pemkab Pidie Jaya telah mengamankan dana sebesar Rp10 miliar yang difokuskan sepenuhnya untuk pembebasan tanah di sepanjang trase jalan.
Penyediaan anggaran reguler di awal ini bertujuan agar hak-hak masyarakat atas tanah yang terdampak dapat diselesaikan secara cepat, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Herman: patrolisergapnews.com
