HRD Minta Kementerian PU Prioritaskan Perbaikan Irigasi Jambo Aye, Petani Harus Segera Turun ke Sawah

PPATROLISERGAPNEW.COM – LHOKSUKON – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), H Ruslan M Daud (HRD), meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pemulihan dan perbaikan Irigasi Jambo Aye yang rusak akibat banjir dan longsor akhir November lalu, sebagai langkah strategis membangkitkan kembali sektor pertanian Aceh Utara.

Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan lapangan bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, didampingi Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, pada Kamis, 1 Januari 2026.

HRD menegaskan Irigasi Jambo Aye merupakan urat nadi perekonomian masyarakat karena menjadi sumber pengairan utama bagi lahan pertanian di wilayah Aceh Utara hingga Aceh Timur. Berdasarkan data Kementerian PU, Daerah Irigasi Jambo Aye mengairi lahan pertanian seluas 19.473 hektare di sisi kiri dan 3.028 hektare di sisi kanan yang meliputi dua kabupaten yaitu Aceh Utara dan sebagian Aceh Timur.

Menurut HRD, jika irigasi tidak segera diperbaiki, petani akan kesulitan bercocok tanam akibat terganggunya aliran air. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai persoalan ekonomi dan sosial, mulai dari menurunnya pendapatan petani hingga meningkatnya kerawanan sosial di tengah masyarakat.

“Kalau petani tidak bisa bercocok tanam karena sawah tidak dialiri air, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial. Ini bisa berujung pada meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas,” tegas HRD.

Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemulihan Irigasi Jambo Aye saat ini telah dimulai dengan normalisasi sungai serta pembersihan material kayu yang menyumbat bendung akibat banjir. Tahap selanjutnya akan berfokus pada perbaikan tiga bangunan sadap, pembangunan pintu air baru untuk pengaturan aliran yang lebih optimal, serta penguatan tebing sungai sebagai upaya pencegahan banjir ke depan.

HRD berharap langkah cepat Kementerian PU ini dapat memastikan ketersediaan air bagi petani, sehingga aktivitas pertanian kembali berjalan normal dan menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Aceh Utara dan sekitarnya.

#patrolisergapnews id.
(Fahkrurrazi Ar/Ferizal)

Share Berita:

Related Posts

KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Hukum Pelaku, Aset Hasil Kejahatan Harus Dikembalikan

Urgensi mengejar aset hasil korupsi juga semakin besar karena korupsi masih menjadi salah satu sumber utama risiko pencucian uang di Indonesia.

Share Berita:

Lanjutkan
Dipaksa Undur Diri Tanpa SP, Karyawan Loyal 9 Tahun di SPBU Pangkalpinang Bongkar Dugaan ‘Kambing Hitam’ dan Rekayasa PHK

AGUNG, seorang karyawan yang telah mengabdi selama sembilan tahun di SPBU 24.331.69 kawasan Selindung Baru Pangkalpinang, mengaku menjadi korban pemecatan sepihak yang dibalut dengan rekayasa pengunduran diri.

Share Berita:

Lanjutkan

Tinggalkan Balasan

Anda Melewatkan

Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar

Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar