Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sasaka Nusantara NTB secara resmi menerima berkas aduan dan tuntutan dari Forum Guru Honorer Non-ASN Kabupaten Lombok Barat. Penyerahan dokumen ini dilakukan langsung oleh perwakilan forum guru kepada Ketua Umum Sasaka Nusantara, YMH. Lalu Ibnu Hajar, bertempat di Markas Besar Sasaka Nusantara, Praya.
Struktur Masalah (Kronologi & Substansi) Sebanyak 1.632 guru honorer yang tidak masuk dalam database BKN saat ini berada dalam kondisi kritis akibat ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal per 31 Desember 2025. Padahal, mayoritas dari mereka telah mengabdi lebih dari 10 tahun tanpa kejelasan status.
Para guru menuntut tiga hal utama: kepastian Nomor Induk Pegawai (NIP), akomodasi dalam skema PPPK Paruh Waktu, dan pembatalan rencana PHK sepihak.
Sikap Tegas Sasaka Nusantara Ketua Umum Sasaka Nusantara, YMH. Lalu Ibnu Hajar, menegaskan bahwa guru adalah “Tongkat Komando Peradaban” yang tidak boleh dikorbankan oleh karut-marut administrasi.
“Membiarkan guru honorer dibuang berarti membuang masa depan Gumi Sasak.
Sasaka Nusantara mengambil tanggung jawab penuh untuk berdiri di depan mereka,” tegas Lalu Ibnu Hajar. Sebagai bentuk komitmen nyata, Sasaka Nusantara mengumumkan tiga langkah strategis: Advokasi Hukum Gratis: Melalui LBH Sasaka Nusantara, disiapkan pendampingan hukum dan opsi gugatan ke PTUN jika terjadi pemberhentian sepihak.
Lobi Kebijakan Tingkat Pusat: Pekan ini, Sasaka akan membawa berkas tuntutan langsung ke BKN Pusat, Komisi X DPR-RI, KemenPAN-RB, dan Ombudsman RI.Aksi Konstitusional: Menyiapkan aksi damai akbar yang melibatkan ribuan massa jika dialog dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menemui jalan buntu.
Tuntutan Resmi kepada Pemangku KepentinganSasaka Nusantara mendesak langkah konkret sebagai berikut: Pemerintah Pusat (BKN & KemenPAN-RB): Mengeluarkan diskresi khusus untuk memasukkan guru honorer dengan masa bakti di atas 10 tahun ke dalam database susulan.
DPR-RI Komisi X: Memanggil Bupati Lombok Barat dan Kepala BKD untuk mengevaluasi tata kelola anggaran pendidikan dan distribusi SDM. Pemkab Lombok Barat: Menghentikan wacana PHK dan segera merumuskan skema PPPK Paruh Waktu sesuai PermenPAN-RB terbaru melalui dialog terbuka.
Pesan Penyejuk dan Instruksi Perjuangan Menutup keterangannya, Lalu Ibnu Hajar meminta para guru untuk tetap fokus pada tugas mulia mendidik di sekolah, Tetap tenang dan tetap mengajar, Jaga Latifatul Ruh dan jangan anarkis.
Serahkan tongkat komando perjuangan ini kepada kami. Kami yang akan bertarung di Jakarta, biarkan kalian tetap menjadi cahaya di kelas,” pungkasnya.
Pk Sekjen Sasaka
Ponsel: +62819-9934-0859
Samwel Sasaka
Ponsel: 0878-7910-1000
Jupriandi
Ponsel: +6287744722190
Nurman Andi: patrolisergapnews.com
