Diduga Ada “Settingan Jahat”, ERLES RARERAL, SH., MH. Minta Kapolri dan Panglima TNI Tertibkan Pagar di Mall

PATROLISERGAPNEWS.COM – JAKARTA – Praktisi hukum ERLES RARERAL, S.H., M.H. menolak keras adanya pemagaran di sejumlah pusat perbelanjaan atau mall. Ia menduga peristiwa tersebut merupakan bagian dari skenario untuk merusak reputasi pemerintahan di dunia internasional.

Menurutnya, pemagaran tersebut berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah Indonesia dalam kondisi mencekam dan tidak aman bagi investor asing.

“Ini omong kosong semua. Saya menduga keras ini settingan rencana jahat dari orang-orang kotor yang mau merusak reputasi pemerintahan di dunia internasional seolah-olah Indonesia mencekam atau tidak aman bagi investor asing,” tegas Erles.

Desak Tindakan Tegas Negara
Erles meminta kepada Presiden RI untuk segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI agar menertibkan pagar-pagar yang terpasang di area mall.

Ia juga mendesak aparat segera memanggil pemilik dan pengelola mall-mall terkait untuk dimintai keterangan.

“Tangkap semua oligarki-oligarki hitam. Saya menduga keras mereka berada di balik kejahatan ini semua,” ujarnya.

Pernyataan Erles ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah pengamanan berlebih di area komersial yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan kegaduhan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola mall maupun aparat terkait dugaan dan tuntutan yang disampaikan Erles Rareral.

Robet: patrolisergapnews.com

Share Berita:

Related Posts

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai usulan yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga serta masyarakat.

Share Berita:

Lanjutkan
Sikapi Statemen Ketua DPRD Terkait Lelang. Ketua LSM Tamperak Jateng Bersuara ” DPRD Jangan Jadi Penghalang Suara Rakyat’ .

Sumakmun menyayangkan sikap DPRD yang dalam pemberitaan menyebut keterangan Barjas dan DPUPR sudah sesuai regulasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dulu.

Share Berita:

Lanjutkan

Tinggalkan Balasan

Anda Melewatkan

Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar

Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar