Patroli Sergap News
PATROLISERGAPNEWS.COM – JAYA – Kepala Perwakilan (Kaperwil) Aceh Media Patrolisergapnews Tengku Ricki, kembali mendesak pemerintah pusat untuk mencabut atau membubarkan institusi Polisi Kehutanan (POLHUT) di Aceh. Ia menilai lembaga tersebut gagal menjalankan mandat pengawasan, sementara perambahan hutan terjadi secara masif di berbagai daerah, termasuk Pidie Jaya dan Peudada, Kabupaten Bireuen.
Menurut Tgk Ricki, POLHUT seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kawasan hutan. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan lonjakan aktivitas ilegal seperti penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, dan pencerobohan kawasan lindung yang terus terjadi tanpa pengawasan berarti.
“Selama ini POLHUT ditugaskan menjaga hutan Aceh. Tetapi yang kita lihat justru pembalakan liar merajalela. Artinya fungsi lembaga ini tidak berjalan sesuai amanat UU Kehutanan,” tegasnya.
Pidie Jaya dan Peudada Jadi Bukti Kerusakan Semakin Parah
Dalam beberapa pekan terakhir, Aceh dilanda banjir besar. Di Pidie Jaya, air bahkan membawa kayu-kayu hasil potongan yang menghantam rumah warga. Sementara di Peudada Bireuen, luapan air juga membawa material kayu dari daerah hulu-sebuah indikasi kuat terjadinya pembalakan liar di kawasan tersebut.
Di Krueng Meureudu, Kecamatan Meureudu, sungai dipenuhi kayu-kayu yang sudah terpotong rapi. Kondisi serupa juga dilaporkan warga di wilayah Peudada, di mana aliran sungai membawa batang kayu berukuran besar pascahujan deras.
“Kayu hanyut sebanyak itu tidak mungkin tanpa ada aktivitas ilegal di hulu. Ini bukti nyata bahwa pengawasan POLHUT tidak berjalan. Masyarakat jadi korban, rumah rusak, banjir makin parah,” ujar Tgk Ricki.
Pertanyakan Wewenang dan Tanggung Jawab POLHUT
Ia menegaskan bahwa seluruh kawasan hutan di Aceh berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kehutanan dan POLHUT. Kerusakan yang terus terjadi menunjukkan kelalaian dalam menjalankan wewenang tersebut.
“Jika POLHUT tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik dievaluasi total atau dicabut saja institusinya. Keselamatan rakyat lebih penting daripada mempertahankan lembaga yang tidak berfungsi,” tambahnya.
Seruan Tegas untuk Pemerintah Pusat
Tgk Ricki meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil sikap tegas dan melakukan penanganan serius terhadap kerusakan hutan Aceh. Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat Aceh berharap adanya langkah konkret sebelum bencana semakin besar.
“Ini soal masa depan rakyat Aceh. Pemerintah harus mempertimbangkan ulang keberadaan POLHUT demi menjaga hutan, lingkungan, dan keselamatan generasi Aceh ke depan,” pungkasnya.
#patrolisergapnews.com
Robet
