Musyawarah Desa Kuta Bahas LPKJ 2025 dan Penetapan APBDes 2026

PATROLISERGAPNEWS.COM – Desa Kuta – Pemerintah desa bersama masyarakat menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung di aula kantor desa setempat dengan suasana tertib dan penuh partisipasi dari berbagai unsur masyarakat.

Musyawarah desa tersebut menjadi forum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa selama satu tahun anggaran sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan.

Agenda utama yang dibahas meliputi evaluasi LPKJ Tahun 2025 dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026.

Selain itu, dalam forum ini juga dibahas program prioritas lainnya, yakni Rumah Desa Sehat (RDS) untuk Triwulan I. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat layanan kesehatan berbasis desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari pemerintah kecamatan Kecamatan Kanatang. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan tingginya antusiasme dan kepedulian terhadap pembangunan desa.

Dalam jalannya musyawarah, perwakilan pemerintah desa juga menyerahkan dokumen laporan kepada pihak terkait. Penyerahan ini menjadi simbol komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program kerja.

Camat Kanatang yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, Musyawarah Desa merupakan forum strategis untuk menampung aspirasi warga. Melalui forum ini, berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Musdes ini, diharapkan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah Desa Kuta pun berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Martha Kabeba newa: patrolisergapnews.com

Share Berita:

Related Posts

Sorotan Tajam Sejumlah Pengaduan Pelangan PLN ULP MARISA Berstatus Dibatalkan, Manajemen Dituntut Buka Suara dan Bertanggung Jawap

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pelayanan, mekanisme pembatalan laporan, pengawasan internal, dan tanggung jawab manajemen terhadap hak-hak pelanggan.

Share Berita:

Lanjutkan
Tanggul Paya Laot Peudada Kritis Akibat Erosi, Pemkab Bireuen Didesak Lakukan Penanganan Darurat

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan preventif demi melindungi warga dari ancaman bencana alam.

Share Berita:

Lanjutkan

Tinggalkan Balasan

Anda Melewatkan

Polres Bireuen Gelar Donor Darah Sambut Hari Jadi Ke-75 Humas Polri

Polres Bireuen Gelar Donor Darah Sambut Hari Jadi Ke-75 Humas Polri

Polres Bireuen Gelar Ngopi Bersama Masyarakat, Dengarkan Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.

Polres Bireuen Gelar Ngopi Bersama Masyarakat, Dengarkan Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas.

Sorotan Tajam Sejumlah Pengaduan Pelangan PLN ULP MARISA Berstatus Dibatalkan, Manajemen Dituntut Buka Suara dan Bertanggung Jawap

Sorotan Tajam Sejumlah Pengaduan Pelangan PLN ULP MARISA Berstatus Dibatalkan, Manajemen Dituntut Buka Suara dan Bertanggung Jawap

Tanggul Paya Laot Peudada Kritis Akibat Erosi, Pemkab Bireuen Didesak Lakukan Penanganan Darurat

Tanggul Paya Laot Peudada Kritis Akibat Erosi, Pemkab Bireuen Didesak Lakukan Penanganan Darurat

Rektor UIA Nazaruddin Tegaskan Integritas di Era AI, 227 Wisudawan Resmi Dikukuhkan.

Rektor UIA Nazaruddin Tegaskan Integritas di Era AI, 227 Wisudawan Resmi Dikukuhkan.

Langkah Cepat Pemerintah Kerajaan Maroko, Wujud Komitmen Terhadap Integritas dan Tata Kelola Konstitusional

Langkah Cepat Pemerintah Kerajaan Maroko, Wujud Komitmen Terhadap Integritas dan Tata Kelola Konstitusional