PROF DR SUTAN NASOMAL : INDONESIA MEMBUTUHKAN PEMIMPIN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT. SUDAH MELUAS DARURAT KELAPARAN

PATROLISERGAPNEWS.COM – Jakarta – UUD 1945 Juga Pancasila didalamnya ada Keadilan yang Berasal dan Kemanusian Yang adil, ini perlu penerapan oleh langsung Yth Bapak H. Prabowo Subianto kepada para menteri gubernur bupati walikota bahkan Camat Kepala Desa lurah sekalipun karena nuansa ini telah hilang sama sekali selama ini dilapangan dengan kata lain Rakyat yang sebaiknya mengayomi bukannya diayomi ironis memang di negara tercinta ku Indonesia “, kelah Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 6/2/2026.

Meneliti punah dan hancurnya banyak kerajaan dan negara di dalam rentang waktu pada masalalu adalah sebuah pekerjaan penting yang menuntut kebersihan hati agar mudah memahaminya.

Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada tim Media atas hasil pengamatannya. Para pemimpin yang sombong dan egois ternyata tidak di dukung oleh kekuatan power universal yang berada didalam doa doa yang lahir dari hati masyarakat yang terdzolimi.

Tidak bisa disangkal bahwa umur sebuah negara juga ditentukan oleh sikap para pemimpinnya yang tidak bertaqwa serta mematuhi perintah dari kepercayaan suci yang di pilihnya atau agama yang di yakininya.

Negara Indonesia yang berideologi Pancasila melahirkan kesepakatan peraturan dan keputusan yang menjadi nafas serta darah dari kehidupan berbangsa bertanah air. Bila Pancasila itu hanya menjadi sinetron sandiwara atau hanya menjadi bahan seremonial dalam berpidato saja seperti tulisan di secarik kertas yang membisu. Tidak ada yang menghidupkannya dalam tatanan kehidupan bernegara. Maka praktek dilapangan para pemimpin tersebut tidak pancasilais dan tidak terlihat sebagai manusia yang mengamalkan serta bertaqwa. Maka cara cara arogan dan liar menjadi tuntutan para pemimpin tersebut. Tentu masyarakat yang dirugikan.

Apakah Indonesia Bisa Bubar dan Hilang dari Dunia dalam waktu cepat ?
Jawabnya tentu bisa saja. Apa saja yang ditanam oleh para pemimpin Indonesia kemaren dan saat ini maka hasilnya pasti di tuai dalam waktu cepat. Kalau salah dalam menanam atau salah dalam mengemban jabatan dan kebijakan pada saat ini. Indonesia bisa bubar dan hilang. Pemimpin yang tidak berpihak kepada Masyarakat pasti tumbang.

Sebuah diskusi kecil di warung kopi :
Pemerintah seringkali melanggar atau abai terhadap nilai-nilai Ideologi yang tertuang dalam Pancasila, ketika melakukan penataan Kota dan Wilayah.

Pancasila sebagai dasar berkehidupan dan pandangan hidup Manusia Indonesia, dimana nilai-nilainya menjamin manusia tetap mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.

Mengapa Kepala Daerah senang untuk menggusur mereka atas alasan penataan kota supaya indah, tertib dan rapi dan nyaman? Atau menggusur mereka karena dianggap merugikan pihak tertentu? Seharusnya pemerintah kota juga menjamin kehidupan mereka lebih lanjut setelah digusur.

Contohnya Pedagang Kaki Lima, kemampuan mereka hanya mampu berjualan dengan modal seadanya, tidak mampu menyewa/ membeli lapak di pasar-pasar tradisional atau ruko-ruko di pusat keramaian. Dengan modal semampunya mereka mengadakan pekerjaannya sendiri, mengharap keramaian yang ada memberikan setetes rejeki dengan jalan berjualan.
Jika para PKL digusur, seharusnya pemerintah kota merelokasi mereka di sekitar pusat keramaian yang berpotensi dihampiri keramaian tersebut.

Dari jaman dulu, terbentuknya sebuah pasar tradisional karena dimulai oleh para PKL yang semakin bertambah, seiring meningkatnya keramaian disekitarnya.

Jika ingin menghilangkan para PKL disekitar pusat keramaian yang ditengah kota, seperti Stasiun, Terminal dan Pusat Perkantoran pemerintahan tertentu, maka jangan biarkan banyak orang tidak memiliki pekerjaan, atau pindahkan penyebab keramaian itu ke pinggir kota. Para pemimpin yang merusak lahan usaha masyarakat atas dasar peraturan yang sudah baku tetapi tidak memberikan solusi agar bisa masyarakat bisa bekerja dan berpenghasilan untuk menghidupi keluarganya maka tidak akan lama pemimpin itu bertahan. Doa orang yang di dzolimi sangat makbul atau cepat di ijabah.

Begitu juga, dengan penataan sarana transportasi (angkutan umum), akhirnya banyak angkutan kota hendak dieliminasi yang berdampak supir angkot kehilangan lapangan pekerjaan. Seharusnya pemerintah memikirkan pekerjaan para supir angkot selanjutnya pasca penghilangan angkot dari ruas-ruas jalan diperkotaan nantinya.

Dan masih banyak lagi yang persoalan yang diciptakan Pemimpin itu sendiri terkait penggusuran dan penghilangan pekerjaan rakyat sebagai sumber nafkah hidupnya, atas dalih menata kota atau wilayah, tetapi malah membuat rakyatnya hidup segan mati tak mau.

Sekali lagi, Pemimpin itu jangan jahat dan dzolim karena cara cara penggusuran tanpa memanusiakan manusia dilakukan dengan arogan dan kejam. Hal ini menodai ruh dari kesucian Pancasila. Tegas masyarakat luas menolak pemerintah yang berusaha menghilangkan sumber nafkah kehidupan keluarga, tanpa ada pengganti pekerjaan sebagai sumber nafkah menghidupi keluarga.

Pancasila menjamin, setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan, teknis pelaksanaannya adalah Tugas pemerintah untuk mengejawantahkan dalam berbagai peraturan dan teknis pelaksanaannya. Nilai-nilai di Pancasila membicarakan keselamatan rakyatnya, dan mengutamakan nasib hidup manusianya, bukan untuk memperindah, mempercantik atau menata fisik kota.

Jika akhirnya pemerintah malah menghilangkan dan menggusur rakyat dari pekerjaannya, maka pemerintah itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila itu.

Membiarkan darurat kelaparan meluas pada masyarakat itu sangat jahat dan tidak pancasilais.

Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH
Pemerhati masyarakat luas patrolisergapnews.com

Share Berita:

Related Posts

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Kebudayaan sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai usulan yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga serta masyarakat.

Share Berita:

Lanjutkan
Sikapi Statemen Ketua DPRD Terkait Lelang. Ketua LSM Tamperak Jateng Bersuara ” DPRD Jangan Jadi Penghalang Suara Rakyat’ .

Sumakmun menyayangkan sikap DPRD yang dalam pemberitaan menyebut keterangan Barjas dan DPUPR sudah sesuai regulasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dulu.

Share Berita:

Lanjutkan

Tinggalkan Balasan

Anda Melewatkan

Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

Tim Terpadu Katingan Hilir Gelar Sosialisasi Larangan Penambangan Emas Tanpa Izin

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Presiden Prabowo Terima Menteri Kebudayaan Bahas Usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

Dihad4ng Ketid4kpastian Hukum: Ketum PPWI Siaran Langsung B0ngkar Temuan di Polda Sumsel

458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

458 Santri Ikuti Seleksi Beasiswa Hafizh Al-Qur’an Bireuen 2026 Selama Empat Hari

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Mutasi Sejumlah Pati dan Pamen Polri, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar

Kejagung Sita Aset Bos Tambang Aseng Rp338 Miliar